Bandarlampung, wartaalam.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin menghadiri penyerahan sertifikat dan launching sertifikasi elektronik tahun 2023, di Hotel Novotel Bandarlampung, Senin (4/12/2023).
Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian ATR BPN secara daring tersebut dipusatkan di Istana Negara Republik Indonesia.
Dalam peluncuran aplikasi elektronik sertifikat tanah “Sentuh Tanahku” juga dilaksanakan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 10 orang penerima dari total 2.550.800 sertifikat tanah yang diserahkan secara luring dan daring di seluruh Indonesia.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam laporannya mengatakan, melalui penerapan sertifikat tanah elektronik dengan aplikasi “Sentuh Tanahku” menjadikan proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efesien.
”Aplikasi sertifikat elektronik melindungi keamanan sertifikat dari risiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, meminimalisasi terjadi kesalahan dalam pembuatan sertifikat mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan dan membatasi ruang gerak mafia tanah,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto mengatakan, sistem keamanan aplikasi “Sentuh Tanahku” menggunakan sistem lock data sehingga pemerintah dapat meningkatkan proteksi data pada sertifikat versi elektronik.
“Diharapkan keamanan autentisitas dan validitas data sertifikasi akan ditingkatkan sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi pada Kementerian ATR BPN yang telah melakukan digitalisasi dalam pelayanan pertanahan melalui sertifikat tanah secara elektronik yang merupakan implementasi dari digital melayani (Dilan).
“Saya minta Kementerian BPR ATR serta seluruh jajarannya di seluruh Indonesia agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat tidak hanya di perkotaan namun juga di desa-desa di seluruh Indonesia serta beri informasi sejelas-jelasnya sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung,” katanya.
Dia berpesan, seluruh kementerian dan lembaga baik TNI, Polri BUMN dan pemerintah daerah menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.
“Saya kira sertifikat elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian atau kerusakan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya dan juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan diterlantarkan,” katanya. (amar/kmf)
