LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum juga melunasi hutang pada lembaga dan aparatur pemerintahan desa Tahun Anggaran (TA) 2022 sekira Rp 27 miliar. Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) pekan depan siap menggelar aksi kembali di depan kantor bupati setempat.
Ketua AAPD Kabupaten Lampung Timur, Ibrahim Restusaka kepada awak media, Kamis (11//5/2023), mengatakan. para lembaga dan aparatur pemerintahan Desa (RT, LPM, Linmas dan BPD) hingga saat ini belum juga menerima insentif dua triwulan.
Pemerintah kabupaten belum juga memberikan penjelasan kapan akan dibayar.
“Kami mendengar kabar kalau hak para lembaga dan aparatur desa itu tidak akan dibayar, faktanya, lembaga dan aparatur desa justru telah menerima haknya pada triwulan satu Rp 200 ribu, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, sementara insentif tahun 2022 tidak di bayarkan,” ujarnya.
Para lembaga dan aparatur pemerintahan desa yang tergabung dalam AAPD, pekan depan kembali akan melakukan demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
“Sisa yang belum dibayar, untuk lembaga-lembaga dan aparatur desa untuk triwulan dua hanya dibayar setengah, sisanya setengah lagi belum, dan triwulan IV tahun 2022. Total keseluruhan sekira Rp 27 miliar. Dibayarkan atau tidak hak ribuan lembaga dan aparatur desa hingga sekarang belum jelas,” katanya.
Ketua AAPD juga mengeluhkan upaya yang dilakukan ratusan kepala desa yang tidak juga berjalan.
“Kami dari aparatur dan lembaga desa kecewa dengan para kepala desa, yang kabarnya ada kesepakatan dari masing-masing kepala desa menyumbangkan Rp 250 ribu untuk bantuan hukum, tapi faktanya, kondisinya masih seperti ini,” kata Ibrahim.
Pada bagian lain Ketua DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan) Lampung Timur Husnan Efendi menilai gagalnya realisasi anggaran insentif pada ribuan RT, LPM, Linmas dan BPD pada 2022 tersebut merupakan bentuk ketidak mampuan pemerintahan saat ini.
Menurutnya, proses dalam perencanaan panjang hingga terbentuk dan sahnya APBD.
“Ini mungkin masih bagian kecil saja, tidak menutup kemungkinan banyak lagi kegagalan atau ketidak mampuan pemerintahan saat ini, jadi wajar jika banyak kalangan menyampaikan aspirasinya melalui aksi,” kata Husnan. (fir)
