Korupsi Dana LPTQ, Kejaksaan Tahan Sekda Pringsewu

0
997

PRINGSEWU, wartaalam.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menahan Sekda kabupaten setempat, HI, lantaran korupsi dana LPTQ Tahun 2022.

HI ditahan sehubungan penggunaan dana hibah untuk LPTQ Kabupaten Pringsewu tahun 2022. HI ditahan saat pemeriksaan di kantor Kejari, Kamis, (30/1/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, R. Wisnu Bagus Wicaksono, didampingi Kasi Intelijen I Kadek Dwi Ariatmaja mengatakan, penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi berinisial HI, yang menjabat sebagai sekretaris daerah sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua Umum LPTQ periode 2020-2025, yang merupakan penerima dana hibah LPTQ tahun 2022.

Pemeriksaan dimulai pukul 9.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

Kejari mengatakan, setelah pemeriksaan, penyidik melakukan ekspose perkara dan menemukan adanya peran aktif saksi HI dalam kapasitas jabatannya tersebut di atas yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status saksi HI menjadi tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Tap-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, serta diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L.8.20/Fd.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 dengan pasal sangkaan yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Selanjutnya terhadap tersangka HI dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Kota Agung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini. Penahanan dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP,” katanya.

“Tindakan penetapan tersangka dan penahanan merupakan murni penegakan hukum. Kami tidak tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi a quo.”

“Penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip equality before the law, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian,” katanya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini