LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayabab Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan, di Kalianda, Jumat (12/5/2023).
Peresmian MPP itu bersamaan dengan peresmian MPP di Lampung Utara Provinsi Lampung, Kota Dumai Provinsi Riau serta Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.
Hadir sejumlah pejabat utama Kementerian PAN-RB, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Bupati Ashan Surya, dan Wali Kota Dumai Paisal.
Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, aktivitas MPP setempat telah dilakukan uji coba pelayanan sejak 2 Januari 2023.
Menurut dia, MPP tersebut dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang 229 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 14 instansi vertikal/BUMN/BUMD.
“Tercatat 103.629 perizinan atau layanan yang telah diberikan selama masa uji coba MPP mulai 2 Januari hingga 9 Mei 2023,” ujarnya.
Nanang mengatakan, Mal Pelayanan Publik hadir sebagai terobosan bagi pemerintah daerah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tepat serta efisiensi waktu pengurusan cepat.
“Karena Mal Pelayanan Publik didukung Sistem Digitalisasi Pelayanan (SDP), seperti antrean elektronik, baik online maupun offline,” katanya.
Menurut dia, kehadiran Mal Pelayanan Publik di daerah, berdampak terhadap kemudahan berusaha dan investasi. Sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hal ini karena penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang telah terpadu dan tersistem digital,” kata dia.
Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, selaras dengan program pemerintah pusat, pada 2024 Mal Pelayanan Publik dapat merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Maka suatu kebanggaan bagi saya, di Provinsi Lampung sudah ada beberapa Mal Pelayanan Publik yang terbesar di kabupaten/kota. Termasuk yang diresmikan pak Menteri hari ini, Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara,” katanya.
Dia mengatakan, keberadaan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan dalam mengurus layanan administrasi maupun layanan perizinan dan non perizinan dari berbagai instansi pemerintah dalam satu tempat.
“Dengan demikian integrasi pelayanan harus dibangun melalui Mal Pelayanan Publik. Kita harus mampu berkolaborasi, tidak boleh ada ego sektoral, ego ilmu, apalagi ego daerah. Sebab ini kepentingan bangsa,” tuturnya.
Sementara itu, peresmian empat Mal Pelayanan Publik yang dipusatkan di MPP Kabupaten Lampung Selatan ditandai penandatanganan prasasti Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas bersama gubernur Lampung dan empat bupati/wali kota.
Usai penandatanganan prasasti, Abdullah Azwar Anas beserta rombongan melakukan pengguntingan pita dilanjutkan dengan meninjau pelayanan di dalam MPP Kabupaten Lampung Selatan. (amar/kmf)
