BANDAR LAMPUNG, WARTAALAM.COM – Sekira 1.007 guru honorer di Provinsi Lampung yang dinyatakan lolos nilai ambang batas pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 berharap mendapatkan penempatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dari total 1.426 orang guru yang dinyatakan lulus nilai passing grade ada 1.007 orang guru honorer yang belum memiliki penempatan, ujar Ketua Guru Lulus Passing Grade (GLGP) PPPK Swasta Lampung, Ibramsyah, di Bandarlampung, Senin (5/12/2022).
Ia mengharapkan dengan adanya 1.007 orang guru honorer yang belum memiliki penempatan meski telah dinyatakan lolos nilai ambang batas (passing grade) dalam seleksi PPPK 2021 dapat segera diberi kepastian penempatan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honor.
“Kami sudah menunggu 1 tahun lamanya mengenai kepastian penempatan, dan rata-rata sudah lolos passing grade ini prioritas satu. Jadi harapannya ada kejelasan dari pemerintah daerah mengenai persoalan ini agar kami bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Dia mengatakan, dari total 1.007 orang guru honorer yang telah lulus nilai ambang batas namun belum mendapatkan penempatan tersebut, sekira 628 orang di antaranya merupakan guru swasta.
“Dari 1.426 orang yang lulus sekira 422 orang guru negeri, sedangkan kami guru honorer swasta ada 628 orang dan belum ada satupun yang mendapatkan penempatan. Jangan sampai ada kesenjangan antara swasta serta negeri,” ujarnya.
Atas adanya aspirasi dari perwakilan guru honorer yang lolos dalam seleksi PPPK 2021 di Lampung Pemerintah Provinsi Lampung berjanji segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Menanggapi hal tersebut rencananya kami akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, agar guru honor yang lulus seleksi PPPK 2021 ini bila berpeluang untuk diangkat dan mendapat penempatan untuk disegerakan,” kata Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Senen Mustakim.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk membantu memperbaiki kesejahteraan para guru honor terutama bagi guru yang memiliki masa kerja cukup lama.
Akan diupayakan memfasilitasi aspirasi para guru honorer apalagi yang memiliki masa kerja cukup lama. Tapi memang ada beberapa hal yang harus berhati-hati diperhitungkan oleh pemerintah daerah dan pusat yakni permasalahan gaji, jadi memang ada yang di terima secara bertahap, ujar dia.
Ia mengatakan, dalam membantu menjaga kesejahteraan para guru honorer pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan beberapa langkah lanjutan.
“Untuk mendorong kesejahteraan guru honorer swasta atau negeri selain melalui seleksi PPPK nanti akan dibicarakan langkah lanjutan lainnya,” kata dia. (*)
