Jakarta, wartaalam.com– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto merespons langsung keluhan buruh saat May Day 2025 terkait persoalan pengenaan pajak terhadap gaji mereka yang dinilai memberatkan.
Di atas panggung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, presiden pada pidatonya mendengarkan keluhan buruh mengenai pajak tersebut.
“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” katanya pada penghujung pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata presiden kepada sekelompok buruh yang mengeluhkan masalah pajak.
Presiden menegaskan keluhan buruh soal pajak bakal menjadi di antara isu yang dibahas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga akan segera dibentuk presiden.
“Ya itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” katanya kepada para buruh.
Dalam peringatan May Day di Lapangan Silang Monas, presiden mengungkap rencananya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Dewan itu, yang rencananya beranggotakan tokoh-tokoh dan pemimpin buruh se-Indonesia, bakal memberi masukan-masukan mengenai kepentingan buruh langsung kepada presiden.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh, dan memberi nasihat kepada presiden (yang) mana undang-undang yang gak beres, dan gak melindungi (pekerja), mana regulasi yang gak bener, dan segera akan kita perbaiki,” kata Prabowo.
Di atas panggung acara, sejumlah pemimpin konfederasi serikat buruh menyampaikan langsung tuntutan-tuntutan buruh, di antaranya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang undang, ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi undang undang, penghapusan outsourcing, dan menghapus peraturan-peraturan yang masih mengacu kepada Undang Undang Cipta Kerja.
Beberapa pemimpin konfederasi serikat buruh yang menyampaikan tuntutan langsung kepada presiden, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
