Bandarlampung, wartaalam.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyatakan total alokasi APBN di Provinsi Lampung pada 2025 mencapai Rp 31,81 triliun.
“Total APBN Provinsi Lampung 2025 adalah Rp 31,81 triliun dan fokus dukungan diarahkan melalui alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,05 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, di Bandarlampung, Jumat (24/1/2025).
Ia mengatakan, alokasi transfer ke daerah di 2025 tersebut meningkat 2,75 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 23,05 triliun dengan porsi 72,48 persen dari total alokasi APBN 2025 di Lampung.
“Sedangkan porsi sekira 27,52 persen dari porsi belanja APBN 2025 di Lampung dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) atau belanja kementerian dan lembaga Rp 8,76 triliun dan ini sudah dianggarkan dalam pagu belanja 2025,” katanya.
Dia mengatakan, belanja pemerintah pusat di 2025 dilaksanakan dengan perspektif efisiensi belanja barang non operasional, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mendorong mobilitas dan produktivitas, mendukung perlindungan sosial yang berkeadilan.
“Bila dirincikan alokasi transfer dana ke daerah di Lampung 2025 mencakup dana bagi hasil (DBH) Rp 701,3 miliar, dana alokasi umum (DAU) dengan jumlah Rp 14,30 triliun,” ujar dia.
Kemudian DAK Fisik Rp 1,12 triliun, DAK Non Fisik berjumlah Rp 4,51 triliun, insentif fiskal Rp 126 triliun, dan dana desa Rp 2,27 triliun.
“Sedangkan rincian pagu belanja pemerintah pusat per jenis terdiri dari belanja pegawai Rp 4,1 triliun, belanja barang Rp 3,2 triliun, belanja modal Rp 1,3 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 45,11 miliar,” katanya.
Menurut dia, belanja pemerintah pusat Rp 8,76 triliun tersebut disalurkan kepada 440 satuan kerja, 4 KPPN dan 43 kementerian atau lembaga.
“Kalau melihat berdasarkan fungsi pemerintahan, belanja pemerintah pusat terbesar ada pada fungsi pendidikan Rp 2,61 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 2,28 triliun serta fungsi ekonomi Rp 1,60 triliun,” ujar dia. (*)
