METRO, WARTAALAM. COM – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2023 dan Jawaban Walikota Atas Pandangan fraksi Selasa (22/11/2022).
Sekretaris Komisi III DPRD, Ria Hartini dalam Rapat Paripurna menyampaikan, bahwa nota pengantar atas Raperda APBD Kota Metro tahun anggaran 2023.
“Atas nama seluruh fraksi DPRD Kota Metro kami menyambut baik pengajuan rancangan APBD 2023 tersebut dan pada pandangan umum ini kami akan membahas mengenai alokasi anggaran di setiap program dan kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2023.Hal ini merupakan tindak lanjut dan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon yang telah disepakati bersama beberapa waktu sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, kata Hartini, komposisi anggaran secara menyeluruh nantinya akan dibahas perwakilan setiap fraksi yang duduk di Badan Anggaran Kota Metro dan akan dikaji lebih mendalam bersama-sama tim anggaran Pemerintah Kota Metro.
“Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, kami akan lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat masukan, saran, koreksi-koreksi yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah sesuai sasaran dan dapat berkesinambungan, ” ujarnya.
Menurut dia anggaran dan belanja daerah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab yang mencerminkan kebutuhan real dari masyarakat.
Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah Rp 913,3 miliar dan terjadi defisit anggaran Rp 11 miliar yang akan ditutupi dari sektor pembiayaan, katanya.
Sesuai Rancangan Struktur APBD tahun 2023, pendapatan mahal yang perlu mendapat perhatian atas teresing dan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Metro dalam proyeksi anggaran pendapatan daerah Kota Metro tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandikan target pendapatan tahun 2022 Rp 52 miliar.
DPRD Kota Metro juga mengapresiasi atas peningkatan pendapatan daerah yang menunjukan pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan insentif sumber-sumber daerah yang ada.
“Kami juga perlu mengingatkan, pemerintah daerah perlu senantiasa meningkatkan dan menertibkan petugas pemungut pajak dan retribusi daerah di lapangan khususnya PBB, Retribusi Sampah, dan Retribusi Parkir agar pendapatan daerah yang ditargetkan dapat tercapai maksimal,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bidang infrastruktur yang perlu dilakukan perbaikan telah menjadi prioritas pada 2023 dan telah sangat dinantikan masyarakat Kota Metro, termasuk dalam menanggulangi banjir di Metro l bisa mengurangi dampak negatif di beberapa lokadi seperti di daerah Taman Edukasi dan Pasar Tejo Agung.
“Peningkatan pembangunan dan penataan drainase perkotaan terintegrasi harus mendapatkan perhatian di tahun 2023 yang dalam penyelesaiannya memerlukan anggaran yang cukup besar sementara kondisi anggaran yang ada sangat terbatas. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada Wali Kota untuk bisa meneruskan ke seluruh OPD untuk dapat memahami infrastruktur di Metro,” kata dia.
Menjawab hal tersebut, Walikota Metro Wahdi mengucapkan terima kasih atas apresiasi terkait kenaikan Pendapatan Daerah yang didapatkan berdasarkan hasil kinerja yang semakin membaik sehingga mendapatkan penghargaan dalam bentuk Dana Insentif Daerah, peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD.
Terkait pembangunan infrastruktur di tahun 2023 ada beberapa proses perencanaan telah dilaksanakan pada Perubahan APBD tahun 2022 dan sebagian lagi dilaksanakan di tahun 2023, Dinas PUTR sedang menyusun DED lokus banjir dimana rekomendasi atas DED tersebut nantinya akan dilaksanakan tahun 2023, kataya.
Pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Metro telah dan akan terus melaksanakan program-program baik yang bersifat promotive dan preventif, termasuk pada penanganan stunting pada dua jenis intervensi yang dilakukan, yaitu yang bersifat spesifik dan bersifat sensitive.
“Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), kami telah menganggarkan penambahan 300 lokasi dengan rencana lokasi berdasarkan hasil survey di lapangan oleh OPD dan hasil dari Reses DPRD serta di sektor Lingkungan Hidup terkait TPAS Karangrejo tahun 2023 akan dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi berupa pemadatan, perataan dan penimbunan sampah dengan membuat Pusat Daur Ulang mini di lokasi TPAS Karangrejo,” kata dia.
Wahdi juga memaparkan terkait beberapa pasar-pasar yang mempunyai kontribusi, tentang keamanan dan ketertiban umum, penanganan tingkat penganggursn terbuka, dana hibah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan keniscayaan ditengah-tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (fir)
