LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Dinas Tanaman Panga, Holtikultura dan Perkebunan Lampung Selatan adakan Gerakan Serentak (Gertak) Tanam Bawang Merah, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Jumat (11/11/2022).
Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) tersebut sebagai bentuk intervensi inflasi harga pangan.
Kepala Dinas TPHP setempat Bibit Purwanto mengatakan, gerakan tanam bawang merah sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134.07 tahun 2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Fampak Inflasi.
Dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022, 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 tahun 2022, 6 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, katanya.
Menurut dia, gerakan itu merupakan bagian pengendalian inflasi daerah, berupa pengembangan bawang merah seluas 5 hektare untuk dua poktan di kecamatan tersebut.
Pengembangan cabai merah keriting 6 hektarr untuk 3 poktan di Kecamatan Way Sulan dan Ketapang dan pengembangan cabai merah dalam polybag sekira 6.800 polybag untuk masing-masing 4 Kelompok Wanita Tani (KWT) di 17 kecamatan, ujarnya.
Dia mengatakan, kegiatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2021, potensi bawang merah di Kabupaten Lampung Selatan sekira 8.000 kuintal, terbesar di Kecamatan Ketapang, Penengahan dan Way Panji.
Produksi bawang merah Provinsi Lampung sekira 17.618 kuintal dan Lampung Selatan nomor urut 1, katanya.
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, kata dia, melaksanakan pembagian bibit cabai di polibay dengan kondisi siap tanam maupun sudah akan berbuah di Kecamatan Waysulan.
Pada acara tersebut, Bupati setempat Nanang Erwanto menyerahkan penghargaan kepada Kantor BPP, kelompok tani, gapoktan, petani, serta penyuluh PNS maupun penyuluhan Thls berprestasi.
Dia meminta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat dalam rangka menjaga stabilitas harga hasil pertanian. (hen/kmf)
