LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Sekda Lamsel) Thamrin mengikuti pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) secara virtual melalui kanal YouTube Bappenas Republik Indonesia, di Ruang Kerja Setdakab setempat, Kamis, ( 28/4/2022).
Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wahidin Amin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ( Litbang) Syahlani, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Aryan Saruhian.
Musrenbangnas dibuka Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta dan dihadiri wakil presiden, ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan lain-lain.
Serta gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, dan para pejabat Kementerian PPN/Bappenas serta undangan lainnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan pelajaran penting sekaligus menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan, hal ini membangkitkan optimisme kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga mampu menuju transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Menurut Suharso Monoarfa, pelaksanaan Musrenbangnas tahun ini menjadi sangat penting sebagai upaya menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang rensponsif adaptif dan mampu merespon tantangan yang sedang dihadapi bersama.
Tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 “Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema RKP akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuh prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2023, katanya.
Joko Widodo mengatakan sesuai tema RKP 2023, semua pihak harus berkerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam menghadapi gejolak ekonomi global saya menekankan bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri,” ujarnya.
Presiden ketujuh Indonesia juga mengingatkan potensi belanja barang, modal dan jasa di pusat kira Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun dengan total keseluruhan Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun.
Dengan angka yang sangat besar tersebut dia mengingatkan untuk tidak dibelanjakan barang-barang impor yang menjadikan produksi dalam negeri tidak berkembang dan meningkat.
“Arahkan semua pembelian ke produk-produk dalam negeri, hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor dan di saat yang bersamaan siapkan fasilitas produksi nasional kita dan buat kebijakan yang berpihak bagi industri subtitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri,” katanya.
Dia juga mengarahkan untuk memberikan pelatihan pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas dan dapat memenuhi standar-standar global dan internasional.
Jokowi mengatakan, untuk mempercepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat .
“Sekali lagi saya ingatkan jangan kita hanya menjadi pengeksport bahan mentah dan romaterial serta kita harus meningkatkan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi mengingat problem ke depan adalah pangan dan energi,” tuturnya. (hen/rif/kmf)
